Legislator harap Pemda DIY lebih perhatikan daerah perbatasan 

Elshinta.com - Masalah kemiskinan dan ketimpangan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar sampai saat ini. Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Pakualam X yang telah ditetapkan oleh DPRD DIY pada 9 Agustus 2022 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2022 - 2027 harus segera bekerja keras dan cepat untuk jalankan kebijakan pembangunan guna mengatasi problem kemiskinan, ketimpangan dan dampak pandemi Covid-19.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto, mengatakan, pemda DIY diharapkan memberikan perhatian lebih ke daerah perbatasan terutama di sektor infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

"Pemda DIY sudah memiliki peraturan daerah nomor 3/2020 tentang pembangunan daerah perbatasan. Ke depan didorong kerjasama dengan daerah lain, saat ini sedang berjalan pansus kerjasama. Keberadaan pihak ketiga maupun pemda lain juga luar negeri penting, pembangunan butuh dukungan anggaran yang memadai," ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Kamis (6/10).

Sesuai dengan Perda DIY Nomor 3/2020, tentang pembangunan wilayah perbatasan di DIY disebutkan sudah dua tahun ditetapkan. Ada tiga hal utama yang bisa jadi priorities pembangunan yaitu infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

Akses terhadap kesehatan bagi masyarakat dan warga di wilayah perbatasan penting agar mereka tak terlalu jauh-jauh ke kota untuk mendapatkan pelayanan publik.

"Bagaimana layanan kesehatan di Samigaluh -Gedangsari, Tegalsari, Karangmojo dan seterusnya. RS tipe D atau C bisa di wujudkan misalnya. Saat ada yang sakit tidak perlu jauh-jauh, ada dokter speaialis, ibu mengandung bisa segera ditangani," kata politisi PDIP tersebut.

Untuk pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan yang belum bagus, akses infrastruktur jalan antar wilayah penting. Termasuk pembangunan infrastruktur jalan di kawasan rawan bencana selection di Gedangsari berbatasan dengan Gantiwarno, Wonogiri.

"Nah, ini jelas butuh kerjasama dengan pemda Jawa Tengah. Bukan hanya banging JJLS, tapi juga bekerjasama dengan Jawa Tengah bangun infrastrukturnya. Harapan kita, masyarakat bisa mendapatkan layanan publik yang lebih baik," jelasnya.

Pemda DIY selama 10 tahun terakhir dengan keistimewan yang dimiliki terus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan.

"Skema pembangunan DIY dengan anggaran Rp 8,8 trilliun, masih belum mencukupi. Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan. Sudah ada BKK untuk kelurahan, kita dorong optimalisasinya," ungkapnya.

Berkaitan dengan segera dilantiknya Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Pakualam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Presiden Jokowi, DPRD DIY akan terus ajak masyarakat berpartisipasi, awasi proses pembangunan agar rakyat jadi subyek Keistimewaan DIY. Jelang momen pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, pemda perlu memberi makna dengan kerja keras dan kerja cepat.

"Kita dorong ada musrenbang Keistimewaan selaras dengan musrenbang DIY untuk mermbangun dan mambawa kesejahteran seluruh rakyat DIY," pungkasnya.